Ukraina mengatakan pihaknya mengungkap skema korupsi pengadaan drone besar-besaran

03 Aug 2025 | Penerbit: radarnalar.site

Ukraina mengatakan pihaknya mengungkap skema korupsi pengadaan drone besar-besaran

RADARNALAR.SITEKyiv, 2 Agustus (RadarNalar) – Badan antikorupsi Ukraina pada Sabtu mengatakan telah mengungkap skema korupsi besar-besaran dalam pembelian drone militer dan sistem pengacau sinyal (jamming) dengan harga yang digelembungkan. Hal ini terjadi dua hari setelah independensi lembaga tersebut dipulihkan menyusul protes nasional.

Independensi penyidik dan jaksa antikorupsi, NABU dan SAPO, dipulihkan oleh parlemen Ukraina pada Kamis, setelah upaya pencabutannya memicu demonstrasi terbesar sejak invasi Rusia 2022.

Dalam pernyataan yang dipublikasikan di media sosial, NABU dan SAPO menyebut telah menangkap seorang anggota parlemen aktif, dua pejabat lokal, dan beberapa personel Garda Nasional. Identitas mereka tidak diungkap dalam laporan tersebut.

"Inti dari skema ini adalah untuk menyelesaikan kontrak negara dengan perusahaan pemasok dengan harga yang sengaja digelembungkan," tulis mereka, seraya menyebut suap mencapai 30% dari total kontrak. Sebanyak empat orang telah ditangkap.

Presiden Volodymyr Zelenskiy menyatakan dalam akun Telegram:

"Hanya ada toleransi nol terhadap korupsi, kerja sama tim yang jelas untuk mengungkap korupsi, dan sebagai hasilnya, hukuman yang adil."

Zelenskiy, yang memegang kekuasaan luas di masa perang dan masih menikmati dukungan publik, terpaksa melakukan perubahan arah politik yang jarang terjadi. Usahanya sebelumnya untuk menempatkan NABU dan SAPO di bawah kendali jaksa agung memicu protes nasional besar-besaran.

Menanggapi hal itu, ia mengajukan rancangan undang-undang pemulihan independensi lembaga, yang kemudian disahkan oleh parlemen.

Langkah ini langsung disambut baik oleh sekutu-sekutu Ukraina di Eropa, yang sebelumnya menyatakan keprihatinan mendalam terhadap pencabutan status lembaga-lembaga antikorupsi tersebut.

Uni Eropa sebelumnya mengingatkan bahwa pengurangan wewenang antikorupsi dapat mengancam proses keanggotaan Ukraina.

Zelenskiy kembali menegaskan:

"Undang-undang yang disahkan menjamin setiap kesempatan bagi lembaga antikorupsi untuk benar-benar bekerja secara independen dan efektif."


Komentar