RADARNALAR.SITE – NEW YORK, 30 Agustus 2025 – Pemerintah Amerika Serikat melarang pemimpin Palestina, Mahmoud Abbas, menghadiri sidang Majelis Umum PBB di New York. Langkah ini menuai kontroversi, terlebih saat sejumlah sekutu Washington justru menyatakan dukungan terhadap pengakuan negara Palestina.
Larangan Masuk untuk Abbas
Menurut laporan Reuters, otoritas AS menolak memberikan izin perjalanan kepada Abbas dengan alasan keamanan. Padahal, Abbas dijadwalkan menyampaikan pidato penting di hadapan Perserikatan Bangsa-Bangsa terkait status Palestina.
Reaksi Palestina
Kementerian Luar Negeri Palestina mengecam keputusan tersebut, menyebutnya sebagai bentuk tekanan politik yang merugikan upaya diplomasi. Abbas menegaskan bahwa Palestina tetap akan melanjutkan perjuangan di forum internasional.
Sekutu AS Dukung Negara Palestina
Di saat bersamaan, beberapa sekutu Washington, termasuk Prancis, Spanyol, dan Irlandia, menyampaikan komitmen mereka untuk mengakui Palestina sebagai negara berdaulat. Dukungan ini dipandang sebagai langkah simbolis yang memperkuat posisi Palestina di kancah global.
Respons Israel
Pemerintah Israel menyambut baik keputusan AS untuk melarang Abbas hadir di PBB. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menyebut kehadiran Abbas hanya akan “memperburuk propaganda anti-Israel.”
Kritik dari Dunia Arab
Sementara itu, Liga Arab mengecam keras keputusan Washington. Mereka menilai larangan tersebut melanggar prinsip netralitas diplomatik dan merusak peluang dialog damai antara Israel dan Palestina.
Tekanan terhadap Pemerintahan Biden
Kebijakan ini menambah tekanan terhadap Presiden Joe Biden, yang sebelumnya berjanji untuk mendukung solusi dua negara. Para analis menilai langkah ini dapat melemahkan kredibilitas AS sebagai mediator konflik Timur Tengah.
Pandangan Pakar Internasional
Menurut analisis Carnegie Endowment for International Peace, keputusan melarang Abbas justru berpotensi memperkuat dukungan internasional bagi Palestina. Beberapa negara anggota Uni Eropa pun mendorong AS untuk meninjau kembali kebijakannya.
Reaksi Publik Global
Di berbagai belahan dunia, kelompok pro-Palestina menggelar aksi protes. Organisasi HAM seperti Human Rights Watch dan Amnesty International menilai tindakan ini sebagai pelanggaran terhadap hak diplomatik seorang pemimpin terpilih.
Implikasi Diplomasi Global
Kasus ini menegaskan semakin dalamnya perpecahan antara Washington dan sekutunya terkait isu Palestina. Para pakar memperingatkan bahwa langkah ini dapat mengurangi pengaruh AS di kawasan Timur Tengah.